PEMKOT MOJOKERTO AKAN BANGUN SENTRA IKM

Pemerintah Kota Mojokerto akan membangun sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Sentra IKM tersebut akan dibangun bersebelahan dengan Kantor Kelurahan Gunung Gedangan. Untuk memperkuat Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata, selain membangun Taman Bahari Mojopahit Gunung Gedangan juga menjadi salah satu proyek strategis, disitu nanti akan dibangun sentra induskti kecil menengah (sentra IKM),” jelas Wali Kota Ika Puspitasari saat halal bihalal bersama warga Kelurahan Gunung Gedangan di Aula Kelurahan Gunung Gedangan pada Minggu (7/5). Ning Ita sapaan akrab wali kota menyampaikan pembangunan sentra IKM ini akan didanai oleh pemerintah pusat. “Kota Mojokerto ini sudah kita kembangkan arahnya kepada industri pariwisata maka sentra IKM ini bagian dari proyek strategis nasional tersebut. Yang didanai oleh pemerintah pusat, bagian dari satu kesatuan proyek strategis dengan total nilai Rp5,5 milliar termasuk yang di Rejoto dan jalan aksesnya,” jelasnya.Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa sentra IKM ini nantinya juga akan menjadi sentra produksi batik. “Masyarakat dari berbagai daerah akan datang untuk melihat secara langsung industri kreatif fashion yang ada di Kota Mojokerto, yaitu batik dan turunannya,” imbuh Ning Ita.

GELARAN MOJOKRAFT 2019

Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mojokerto resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Pendapa Graha Praja Wijaya,Kamis (10/10) pagi.Pengukuhan pengurus dengan masa jabatan 2018-2023 tersebut,turut pula dihadiri oleh Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak.Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan selamat kepada pengurus baru Dekranasda Kota Mojokerto yang baru dikukuhkan.Diharapkan dengan adanya kepengurusan yang baru,Kota Mojokerto mampu menjadi kota yang berdaya saing.mandiri,demokratis,adil makmur dan sejahtera.Karena,seyogiannya Kota Mojokerto memiliki segudang potensi unggul dalam bidang ekonomi kreatif."Sejalan dengan visi dan misi pemerintahan,ekosistem

Dikunjungi Tamu Dari 14 Negara, IKM Kota Mojokerto Perlu Melakukan Pembenahan

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Pengalaman berharga didapatkan oleh pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Mojokerto. Pasalnya pada hari Rabu (10/7/2019), pelaku IKM mendapat kunjungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur bersama rombongan Colombo Plan.Kunjungan mobil pelayanan dari disperindag Provinsi Jatim ini langsung menuju ke Kantor Disperindag Kota Mojokerto, Jalan Raya Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

KIM SUARA KRANGGAN MENGIKUTI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

" PENGUSAHA HARUS JUJUR DAN ULET "

Kota Mojokerto sebagai Kota Service City, yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, merupakan Program yang harus dicapai, salah satu misi yang harus dicapai adalahuntuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkannya, seperti saat ini telah dilaksanakan Pembinaan kepada Pengusaha yang ada di Kota Mojokerto, agar mereka dapat lebih maju dalam mengelola usahanya, baik mengenai managemen, mutu, pemasaran dan lain-lainnya.

Serukan Siswa Miliki Semangat Wirausaha dengan Berkoperasi

Pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto difokuskan pada peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal ini diungkapkan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus pada saat membuka acara sosialisasi kemasyarakatan prinsip dan nilai dasar koperasi, kemarin (28/3).

Tahun 2012 Pemkot Mojokerto Anggarkan Rp. 2,250 M untuk UMKM

Pembangunan UMKM merupakan tugas dan tanggung jawab antar struktur dan antar sektor. Tujuan strategis dalam pembangunan UMKM, ditujukan untuk membangun kemampuan agar UMKM mampu menolong diri sendiri, percaya diri, dan mampu bertanggung jawab sendiri. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 

Kota Mojokerto, dalam laporan yang disampaikan pada acara Sosialisasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Sosialisasi dibuka oleh Walikota Mojokerto, Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM, di Pendopo Graha

Praja Wijaya, Kamis (29/3). Harlistyati juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2012 ini,

Diskoperindag akan menggulirkan program bantuan pinjam perkuatan modal usaha, bagi koperasi dan UMKM yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto senilai 2,250 Milyar rupiah. “Pembinaan dan fasilitas dari pemerintah  dimaksudkan sebagai stimulus yang dapat menimbulkan respon kemandirian bagi koperasi dan UMKM tersebut”, jelasnya. ” Persyaratannya masih sama dengan tahun lalu, jadi bagi koperasi dan UMKM yang berminat bisa mendaftar di Diskoperindag. Sekitar Bulan Juli / Agustus sudah bisa direalisasikan”, tambahnya. Lebih lanjut Harlistyati menyampaikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, juga akan  menggulirkan dana bagi Koperasi dan UMKM sebesar  1 Milyar rupiah. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh Masyarakat Ekonomi Syariah sekota Mojokerto. (An)

LAUNCING PUSYAR BAZ RESMI MoU DENGAN BPRS

Demi kesejahteraan umat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto melakukan terobosan baru dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah dengan Bank Pembiayaan Syari’ah (BPRS) Kota Mojokerto. Dalam pelaksanaan PUSYAR ini para pihak telah resmi melakukan kerjasama dengan menandatangi MoU bertempat di Pendopo Graha Praja Wijaya, kamis 23/3 /2012. Para pihak yang yang bersepakat antara lain Choirudin, SH.I Direktur Utama BPRS selaku pihak pertama. Kemudian pihak kedua terdiri dari Drs. KH. Mas’ud Yunus, MM selaku ketua BAZ, HJ. Herlisetyati, SH, M,Si Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta Drs. Hendy Purwanto selaku ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah (MES) Kota Mojokerto. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan PUSYAR bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto.

Pihak pertama BPRS selaku penyandang dana, memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta program PUSYAR minimal Rp. 750 ribu sd. Rp. 10. Juta dengan Qordhul Hasan yaitu tanpa dikenakan bunga, biaya administrasi dan biaya asuransi. Pihak pertama sanggup menyediakan dana PUSYAR sebesar Rp. 1 Miliard pada tahun 2012.  Sedangkan pihak kedua dalam hal ini BAZ Kota Mojokerto bersedia menanggung biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM selaku peserta program PUSYAR dan membayarkannya kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Sementara Diskoperindag, berkewajiban menyeleksi UKM dan IKM calon peserta program PUSYAR dan menetapkannya sebagai peserta program PUSYAR.  Kemudian UKM dan IKM dalam mengajukan pinjaman  modal kepada pihak pertama harus mendapatjan rekomendasi dari Diskoperindag dan BAZ Kota mojokerto. Mengenai kewajiban dari pihak MES, adalah melakukan pembinaan terhadap UKM dan IKM peserta program PUSYAR dalam hal menejemen usaha, pengawasan, dan pemasayaran yang berbasis syari’ah. Dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 kerjasama ini dapat dimulai dan berlangsung selama satu tahun. (An)

PORGAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN  (PNPM-MP)

Sebelum menjadi PNPM-MP namanya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perotaam(P2KP). Kemudian (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital)masyarakat di masa

mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat  atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan

sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan masyarakat.

BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam  menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan,

proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta

Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di  wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari  291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2207, PNPM

Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Latar  Belakang

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPMMandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan,

begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Pada tahun 2009, terdapat penguatan-penguatan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta pemda dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, Depertemen Pekerjaan Umum menerbitkan

Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009 sebagai penyempurnaan pedoman pelaksanaan sebelumnya.

Akar Penyebab Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan charity dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan

kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.Kondisi kapital sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggunggugat. Sehingga menimbulkan kecurigaan,

ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi dimana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena diurus oleh orang-orang yang tidak berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar, parsial atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justeru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat  terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi dimana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Dari paparan di atas, cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat

yang belum berdaya.

PNPM Mandiri Perkotaan sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan.(An-kimsuarakranggan)

LAUNCING PUSYAR BAZ RESMI MoU DENGAN BPRS

Demi kesejahteraan umat BAZ melakukan terobosan baru dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah dengan Bank Pembiayaan Syari’ah (BPRS) Kota Mojokerto. Dalam pelaksanaan PUSYAR ini para pihak telah resmi melakukan kerjasama dengan menandatangi MoU bertempat di Pendopo Graha Praja Wijaya, kamis 23/3 /2012. Para pihak yang yang bersepakat antara lain Choirudin, SH.I Direktur Utama BPRS selaku pihak pertama. Kemudian pihak kedua terdiri dari Drs. KH. Mas’ud Yunus, MM selaku ketua BAZ, HJ. Herlisetyati, SH, M,Si Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta Drs. Hendy Purwanto selaku ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah (MES) Kota Mojokerto. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan PUSYAR bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto.

Pihak pertama BPRS selaku penyandang dana, memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta program PUSYAR minimal Rp. 750 ribu sd. Rp. 10. Juta dengan Qordhul Hasan yaitu tanpa dikenakan bunga, biaya administrasi dan biaya asuransi. Pihak pertama sanggup menyediakan dana PUSYAR sebesar Rp. 1 Miliard pada tahun 2012.  Sedangkan pihak kedua dalam hal ini BAZ Kota Mojokerto bersedia menanggung biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM selaku peserta program PUSYAR dan membayarkannya kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Sementara Diskoperindag, berkewajiban menyeleksi UKM dan IKM calon peserta program PUSYAR dan menetapkannya sebagai peserta program PUSYAR.  Kemudian UKM dan IKM dalam mengajukan pinjaman  modal kepada pihak pertama harus mendapatkan rekomendasi dari Diskoperindag dan BAZ Kota mojokerto. Mengenai kewajiban dari pihak MES, adalah melakukan pembinaan terhadap UKM dan IKM peserta program PUSYAR dalam hal menejemen usaha, pengawasan, dan pemasayaran yang berbasis syari’ah. Dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 kerjasama ini dapat dimulai dan berlangsung selama satu tahun. (An)

PUSYAR iB - PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH Untuk Kesejahteraan umat

PUSYAR iB adalah sebuah produk kerjasama antara PT.BPR Syariah Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan kebajikan (Qordhul Hasan) yang diperuntukan bagi masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Al Qardhul Hasan adalah perjanjian penyaluran dana oleh Bank Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa Nasabah  wajib mengembalikan dana tersebut  kepada Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati tanpa dikenakan imbalan apapun.  Tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM khususnya UMKM di Kota Mojokerto. Adapun aplikasi Pusyar iB, pihak Bank akan memberikan pembiayaan / atau pinjaman dana kepada pengusaha kecil dan mikro sebesar nominal pinjaman dan nasabah wajib membayar kembali kepada Bank sebesar pinjaman itu sendiri secara angsuran tanpa dikenakan margin/bagi hasil /imbalan apapun.

 Mengenai kriteria dan persyaratan, antara lain:

·         Nasabah adalah warga Kota Mojokerto

·         Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 500 juta

·         Plafon pembiayaan Rp. 750.000 sd. 10 juta,-

·         Jangka waktu pengembalian selama 12 bulan/ 1 tahun

·         Penyaluran dana berdasarkan sistem  kelompok dan perorangan. Untuk sistem kelompok anggota  berjumlah 5 sd. 7 orang /kelompok. Sedangkan untuk plafon  perorangan mulai Rp. 5 juta sd. 10 juta.    

·         Telah memperoleh rekomendasi dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto     

·         Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag atau masuk dalam daftar black list pada Bank lain

·         Bersedia membuka rekening tabungan pada BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai aktivitas usaha

·         Menyerahkan kelengkapan administrasi :

a.       foto copy KTP suami dan isteri,

b.       Kartu Keluarga dan surat nikah.

c.       Surat keterangan usaha minimal dari Kelurahan setempat.

d.      urat keterangan domisili

e.       Menyerahkan jaminan asli Sertifikat dan atau BPKB