MOJOKERTO-GEMA MEDIA: Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu
dan Terintegrasi (Gayatri) yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto,
masuk dalam Top 99 Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Inovasi berbasis
pelayanan kepada masyarakat tersebut, dipaparkan langsung oleh Walikota
Mojokerto Ika Puspitasari, dihadapan Tim Panel Independen (TPI) Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual, hari ini (9/7/2020).Inovasi
Gayatri milik Kota Mojokerto, sebelumnya harus bersaing dengan 2.250 inovasi
dari Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia.
Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Seperti, Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Nganjuk, Pacitan dan Pamekasan. Serta dari Kota Surabaya dan Kota Malang.Pada kesempatan tersebut, Walikota Mojokerto ini menjelaskan permasalahan utama di daerah yang menyangkut masyarakat dalam bidang kesehatan. Dimana, pada mulanya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal tersebut pun, berdampak pada pemerintah daerah dalam melakukan pendataan karena kurangnya data sosial, ekonomi, kesehatan serta sumber daya manusia (SDM) belum valid dan tidak terinventarisir dengan baik. Sehingga potensi masyarakat tidak dapat termonito
Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Seperti, Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Nganjuk, Pacitan dan Pamekasan. Serta dari Kota Surabaya dan Kota Malang.Pada kesempatan tersebut, Walikota Mojokerto ini menjelaskan permasalahan utama di daerah yang menyangkut masyarakat dalam bidang kesehatan. Dimana, pada mulanya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal tersebut pun, berdampak pada pemerintah daerah dalam melakukan pendataan karena kurangnya data sosial, ekonomi, kesehatan serta sumber daya manusia (SDM) belum valid dan tidak terinventarisir dengan baik. Sehingga potensi masyarakat tidak dapat termonito
Tidak ada komentar:
Posting Komentar