Penghargaan Kota MOJOKERTO atas Verifikasi Data Terpadu Program BPNT, Warga Miskin Turun 1%, Verifikasi Data Dapat Penghargaan Nasional

CB,(Bag.Humas Dan Protokol Sekretariat Kota Mojokerto) – Pemerintah Kota Mojokerto Jumat (25/8/2017) menerima penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya melakukan verifikasi dan validasi data penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu.

Penghargaan diberikan Menteri Sosial Khofifah kepada Wakil Wali Kota Suyitno yang hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu 2017 tersebut. Sri Mujiwati, Kepala Dinas Sosial yang hadir mendampingi menyebutkan bahwa se-Indonesia hanya dua kota yang mendapatkan penghargaan nasional tersebut, yaitu Kota Mojokerto dan Kota Malang.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dinilai oleh Kementerian Sosial sebagai kordinator penanggulangan kemiskinan daerah yang telah berperan aktif dalam memutakhirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.
Data yang masuk dari Badan Pusat Statistik selalu dimutakhirkan sehingga bantuan yang diberikan untuk warga miskin benar-baner tepat sasaran.

Kiai Ud menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan target utamanya. “Penghargaan ini adalah bonus kerja keras tim. Karena saya selalu mewanti-wanti agar data warga miskin agar selalu diverifikasi dan divalidasi dengan cepat, sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,” tuturnya.

Kiai Ud mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh.

“Alhamdulillah menurut data Kementerian Sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun satu persen. Kita peringkat ke 38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan prosentase kemiskinan paling sedikit seluruh Jawa Timur,” sebutnya.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/Kota se-Indonesia. BPNT diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto.

E-warung itu sendiri dikelola oleh warga miskin penerima manfaat yang menyediakan tempat dan bersedia mengelola proses BPNT sehingga warga miskin penerima manfaat tersebut dapat berdaya. Sehingga warga yang tadinya miskin, dengan adanya e-warung ini dapat menjadi warga mampu dan dapat berwirausaha.

Pemberian BPNT ini prosesnya melalui kartu gesek yang didalamnya terdapat “kantong-kantong” bahan pokok yang dapat diambil. Kebutuhan yang disediakan sangat beragam. Dari beras, gula, minyak goreng, telur, tepung hingga mie goreng. Hal ini sesuai dengan survey kebutuhan masyarakat.

Dari verifikasi dan validasi data tersebut, penggunaan BPNT tidak dapat digunakan sembarangan orang. Karena juga terdapat PIN yang digunakan setelah menggesek kartu BPNT. “Jika warga tersebut setelah diverifikasi ternyata sudah menjadi warga mampu atau misalnya warga tersebut meninggal dunia, maka kartu tersebut otomatis tidak dapat digunakan. Inilah manfaat verifikasi yang kita lakukan sehingga memang benar-benar tepat sasaran,” lanjut Kiai Ud