KELURAHAN KRANGGAN JADI PILOT PROJECT RUMAH RESTORATIVE JUSTICE

Kelurahan  Kranggan Kota Mojokerto terpilih menjadi lokasi pilot project Pencanangan Rumah Restorative Justice (RJ) untuk Jawa Timur, saat launching serentak 31 Rumah RJ oleh Jaksa Agung RI, pada Rabu (16/3). Mojokerto yang merupakan pusat Kerajaan Majapahit di masa lalu, diharapkan menjadi tonggak suksesnya program Rumah RJ yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. "Bukan tanpa alasan pencanangan Rumah RJ untuk Jawa Timur diadakan di pusat Kerajaan Majapahit, tentunya ini akan menjadikan tonggak bahwa kita memulainya dari pusat Kerajaan yang begitu terkenal" ungkap Jaksa Agung (JA) RI, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, secara virtual. (JA) Burhanuddin berharap Rumah RJ di Kota Mojokerto yang berlokasi di Kelurahan Kranggan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemaslahatan bersama. "Saya berharap penyelesaian masalah di Rumah RJ ini bukan hanya penyelesaian perkara pidana saja, tapi juga permasalahan perdata dan yang lainya 

Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo yang hadir mewakili Wali kota Mojokerto menyampaikan, akan senantiasa memberikan dukungan serta siap membangun sinergi dalam mensukseskan Rumah RJ ditengah masyarakat. "Kami mengucapkan terimakasih atas terpilihnya Kota Mojokerto sebagai Pilot Project Rumah RJ.

Kami akan senantiasa memberikan dukungan serta membangun sinergi yang lebih baik lagi untuk mensukseskan Rumah RJ ditengah masyarakat," ujar Gaguk. Hadir dalam Launching serentak Rumah RJ di 9 Kejati se - Indonesia yang digelar secara virtual di Aula Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto. Kajati Jawa Timur Dr. Mia Amiati, SH., MH, Aspidum Kejati Jawa Timur Sofyan Selle, SH., MH, Kajari Kota Mojokerto Hadiman, SH., MH, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Beni Asman, Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Sarwo Waskito, serta tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Sebagai informaisi, Rumah RJ merupakan upaya memudahkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban. Adapun syarat Restorative Justice diantaranya perkara yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun penjara, baru satu kali melakukan tindak pidana, antara pelaku dan korban sudah sepakat untuk berdamai dan tentunya difasilitasi oleh kejaksaan. (lk)